InformasiTaipan Restaurant - Capital Building. Situs portal direktori Indonesia dari restaurant, bar & club, hotel, spa, tempat shopping, movie, dan nomor emergency penting lainnya Harta(Assets) perusahaan berupa uang tunai (Cash) bertambah, disertai dengan penambahan dalam modal pemilik (Capital) masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00. Keadaan posisi keuangan perusahaan dalam bentuk persamaan akuntansi tampak sebagai berikut (dalam ribuan). IalahCapital Building yang berlokasi di Jalan Putri Hijau Medan, gedung mewah itu juga dianggap sebagai surga dunia yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 2015 misalkan, penggerebekan pernah terjadi di Capital Building ini oleh pihak kepolisian. Hebatnya yang melakukan penggerebekan ini langsung dilakukan oleh Markas Besar (Mabes MEDAN WOL - Aksi saling pukul dua pemuda di Capital Building di Jalan Putri Hijau, Minggu (25/1) dinihari kemarin, ternyata tidak ada hubungannya dengan salah satu organisasi kedaerahan (Pemuda Merga Silima, red). Kasus keributan itu murni terjadi antara dua pemuda yang sedang berada di tempat hiburan malam. "Tidak benar itu bang kami menyerang anggota Pemuda [] Vay Tiền Trả Góp 24 Tháng. MEDAN, - Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rachman memimpin langsung penyegelan Mal Centre Point karena menunggak pajak bumi dan bangunan PBB sebesar Rp 56 miliar, Jumat 9/7/2021 petang. Pemerintah Kota Pemkot Medan mengerahkan ratusan personel Satpol PP, termasuk polisi dan tentara, untuk mengamankan proses penyegelan itu. Pengunjung yang masih berada di dalam gedung mal juga disuruh keluar. Para pengunjung yang penasaran menonton proses penyegelan dari luar gedung yang akhirnya menciptakan Nasution mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak pengelola mal, yakni PT ACK untuk segera membayarkan tunggakan PBB mereka. "Saya sampaikan ini bukan tiba-tiba. Ini bukan tidak ada komunikasi. Ini bukan tidak ada pembicaraan sebelumnya," kata Bobby usai menyegel mal, Jumat. Baca juga Walkot Bobby Segel Mal Centre Point, Mal Terbesar di Medan, gara-gara Tunggak Pajak Rp 56 M Duduk perkara utang PBB mal terbesar di Medan sebelum penyegelan Bobby menyebutkan, pada periode kepemimpinan Wali Kota Medan sebelum dia, sempat ada kesepakatan atau MoU antara PT ACK dengan PT KAI dan Pemkot Medan, mengenai masalah itu. Namun, MoU tersebut sudah kadaluwarsa. Pemkot Medan telah memberi kesempatan kepada pengelola untuk menunaikan kewajiban mereka, tapi sampai kini tak ada tindak lanjut."Dan kami, Pemkot Medan, hari ini hanya meminta hak kami, kalau ini ada pembayaran pajak, itu sebesar Rp 56 miliar," tegas Bobby. Baca juga Cari Obat Gratis di Pikobar Jabar, Rizky Dapat 20 Tablet Vitamin C dan Tulisan Paket Isoman A Menantu Presiden Jokowi ini mengungkapkan, angka Rp 56 miliar itu merupakan hasil hitung ulang usai diminta PT ACK. Sebelumnya, kewajiban yang harus dibayarkan mereka sebesar Rp 80 miliar. Pemkot Medan juga telah melaksanakan rapat dengan PT ACK, PT KAI yang dihadiri oleh asesor KPK, Kejari Medan pada 7 Juni 2021. Melalui rapat itu disepakati pihak pengelola wajib melunasi tunggakan pajak beserta denda paling lambat pada 7 Juli lalu. "Namun belum kita terima," ungkapnya. Baca juga Lagi, Bobby Nasution Copot Pejabat Pemkot Medan, Kali Ini Camat Medan Maimun Home Jabodebatabek SUMUT - Mabes Polri tengah mengencarkan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian di seluruh wilayah Indonesia. Pemberantasan terhadap seluruh tindak pidana perjudian di seluruh wilayah Indonesia itu setelah menyebarnya informasi tentang Konsorsium 303 judi.Di Provinsi Sumatera Utara Sumut, Polri berhasil menindak lokasi judi online terbesar di Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deliserdang, dipimpin langsung Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, beserta jajaran beberapa waktu lokasi penggerebekan itu, polisi berhasil menyita sejumlah komputer yang digunakan sebagai operasi judi online. Dalam kasus judi online ini Polda Sumut tengah memburu pemilik judi online berinisial ABK yang masih tidak hanya ABK sebagai pengendali judi di Sumut, tersiar melalui Konsorsium 303 tercatut inisial AS alias RA yang merupakan pemilik tempat hiburan terbesar di Kota Konsorsium 303 yang beredar di publik, Sabtu 20/8, diterangkan, bahwa AS telah menjalankan aktivitas judi di berbagai lokasi di Sumut, di antaranya Perumahan J City di Kecamatan Medan Johor dikoordinir I alias Y, kemudian di Hotel Hill Park Sibolangit dikoordinir Y, dan Hill Park Sibolangit dikoordinir Y, serta Komplek CBD Polonia dikoordinir AK. Ternyata, keberadaan judi yang dikendalikan AS di kawasan Komplek CBD Polonia sebelumnya sudah digerebek oleh Polda Sumut. Bahkan, pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan ke lokasi dengan menurunkan Tim Inafis Polda Sumut. Namun, sampai saat ini belum diketahui secara pasti perkembangan kasus yang menyeret pemilik hiburan malam Capital Building Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, sebelumnya telah menegaskan telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak segala bentuk perjudian yang ada di menyebutkan beberapa pekan setelah perintah itu diturunkan, pihaknya telah mengungkap 60 kasus judi offline dan online serta mengamankan sebanyak 65 orang tersangka."Saya sampaikan, beberapa minggu ini kami melaksanakan operasi judi di wilayah Sumut. Saya sudah perintahkan semua jajaran tidak ada lagi yang bermain-main judi. Saya harus ingatkan ini," pungkasnya.Ril/Z/ Le Carrefour de Québec Le boulevard des Capucins commence à se refaire une beauté. La firme Quinzhee architecture vient d’annoncer Franky, un projet de 24 unités de logements avec un rez-de-chaussée commercial, sans stationnement. L’immeuble sera situé au 550 boulevard des Capucins. Les logements seront pour la plupart des 3½ et des 4½. Selon ce qui est prévu, la construction devrait débuter à l’automne 2022, et les logements devraient pouvoir être occupés en juillet 2023. L’architecte fondateur de Quinzhee Architecture, Guillaume Fafard, voit dans ce secteur un fort potentiel de développement. En ce moment, ce n’est pas agréable pour les piétons de circuler sur le boulevard des capucins. Il y a beaucoup de voitures et elles roulent assez rapidement. En bâtissant des logements, ça va faire une présence humaine qui permettra déjà de réduire un peu le trafic », explique-t-il. Malgré la proximité avec l’incinérateur, l’architecte considère qu’il serait aussi envisageable de créer un milieu de vie très agréable à cet endroit. Pour l’instant, il faut penser dos à l’incinérateur. Le Vieux-Limoilou, juste derrière, est un quartier magnifique. De l’autre côté de la rue, si j’étais la Ville, je permettrais du six étages, ce qui permettrait de couper la vue. Derrière, on pourrait même faire des murs végétalisés, et ça ferait peut-être en sorte d’améliorer non seulement l’environnement visuel, mais aussi, si ça se trouve, la qualité de l’air », dit Guillaume Fafard. Des idées, il y en a. Il faut seulement que des propriétaires osent acquérir ces terrains, ou en faire quelque chose », ajoute-t-il. Stationnement Le fondateur de Quinzhee architecture ne cache pas son sentiment à l’endroit du nombre minimal de cases de stationnements habituellement exigé par la ville. Ça ralenti des projets, et ça décourage des promoteurs. Il faut parfois attendre 4 mois avant d’avoir l’autorisation de faire moins de stationnements que le prévoit le règlement de la ville. Pour des projets qui prendraient en tout 6 mois, c’est inacceptable », souffle-t-il. En outre, Guillaume Fafard croit qu’en fixant un nombre minimal de case de stationnements, la Ville encourage les gens à se déplacer en voiture, et que cela se fait au détriment d’autres modes de transport. Il y a un dicton qui dit build it, it twill come. C’est sûr que si on aménage des espaces de stationnement, il y aura des autos. Je suis d’avis qu’on pourrait exiger des nouveaux bâtiments un nombre minimal de stationnements pour vélo, et que cela encouragerait le transport actif », dit-il avec enthousiasme. Ce genre de mesure pourrait aussi avoir un effet sur le coût des logements, pense l’architecte. Dans le cas du projet Franky sur des Capucins, on aurait pu faire neuf cases de stationnement en souterrain. Ça aurait coûté 300 000$, et c’est l’ensemble des résidents de l’immeuble qui se seraient partagé la facture », fait-il valoir. L’article Oleh M. Alwi Hasbi Silalahi sentralberitaMedan~Beberapa waktu yang lalu di Ibukota Indonesia Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menghentikan secara total aktivitas hotel Alexis yang terletak di kawasan Jakarta Utara. Penutupan itu sontak mengagetkan masyarakat Indonesia khususnya Jakarta, pasalnya Hotel yang di launching pada tahun 2006 silam sudah beberapa kali dikabarkan akan ditutup, namun pada masa Anies memimpin baru dapat terealisasi. Hotel Alexis yang di cap sebagai Surga Dunia itu diduga menjadi sarang aktivitas prostitusi, peredaran narkoba hingga tempat perjudian. Oleh karena itu keberadaan hotel yang juga berisi diskotik hingga panti pijat ini kian meresahkan masyarakat Jakarta. Di Sumatera Utara sebenarnya ada hotel yang aktivitas didalamnya menyerupai Alexis di Jakarta. Ialah Capital Building yang berlokasi di Jalan Putri Hijau Medan, gedung mewah itu juga dianggap sebagai surga dunia yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 2015 misalkan, penggerebekan pernah terjadi di Capital Building ini oleh pihak kepolisian. Hebatnya yang melakukan penggerebekan ini langsung dilakukan oleh Markas Besar Mabes Polri dari Jakarta. Dari proses penggerebekan itu, kepolisian mengamankan setidaknya 29 Pekerja Seks Komersial PSK yang beberapa diantaranya didatangkan dari mancanegara. Bukan hanya itu, seperti yang dituliskan pada 21 Juni 2018 yang lalu, Capital Building juga merupakan salah satu tempat perjudian dan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Sumut Bermartabat Sejak penggerebekan di tahun 2015 seperti yang dituliskan diatas, gedung Capital Building hingga hari ini terus di cap sebagai lokasi maksiat yang ada di Kota Medan. Hal ini tentu menciderai citra Sumatera Utara, apalagi saat ini Gubernur Sumut Edi Rahmayadi ingin menjadikan provinsi yang di huni lebih kurang 14 Juta penduduk ini menjadi daerah yang bermartabat. Bukan hanya tempat maksiat saja, keberadaan PSK asal negara lain terindikasi terjadinya proses perdagangan manusia secara internasional. Dan jika benar, maka Indonesia khususnya Sumut menjadi tempat manusia manusia yang diperdagangkan itu beraktivitas. Gubernur beserta aparat kepolisian kiranya perlu mempertegas isu miring tentang Capital Building tersebut. Hal ini berkenaan dengan keresahan penulis beserta masyarakat kota Medan maupun Sumatera Utara secara umum tentang berbagai efek yang bisa ditimbulkan jika terjadinya pembiaran aktivitas maksiat terus terjadi di lokasi itu. Jika dilihat regulasi yang ada, Gubernur sejatinya memiliki kekuasaan yang cukup untuk menghentikan seluruh aktivitas yang ada di Capital Building. Bukan hanya itu, Gubernur beserta jajaran pihak keamanan dari kepolisian bisa menetapkan bos dari gedung mewah itu sebagai tersangka jika benar terjadi praktik Prostitusi, Perjudian hingga peredaran narkoba di lokasi yang dimilikinya itu. Dengan dasar hal itu, saya menantang Gubernur sebagai pemimpin Sumatera Utara dengan perangkat lainnya untuk menuntaskan berbagai isu miring terhadap aktivitas yang terjadi di Capital Building. Jika memang benar terbukti sebagai tempat yang penuh maksiat, saya menunggu Capital Building diberikan sanksi seperti Alexis di Jakarta yakni ditutup secara menyeluruh dan dilarang beraktivitas apapun didalamnya. Penulis adalah ketua Badko HMI Sumut

pemilik capital building medan